SBY: Sekarang Bolanya Ada di Penegak Hukum

jpnn.com - jpnn.com - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan, penyadapan yang dilakukan tanpa perintah pengadilan merupakan perbuatan yang ilegal. Karena itu harus diusut tuntas.
Presiden RI ke-6 ini mengemukakan pendapatnya menyusul pemberitaan yang beredar bahwa pihak Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama punya data percakapan antara dirinya dengan Ketua MUI Ma'ruf Amin.
"Jika percakapan saya dengan Pak Ma'ruf Amin atau percakapan siapa dengan siapa itu disadap tanpa alasan sah, tanpa perintah pengadilan dan hal-hal yang dibenarkan undang-undang, itu namanya ilegal," ujar SBY pada konferensi pers yang digelar di DPP PD Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (1/2).
Karena ilegal, SBY berharap kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan segera menegakkan hukum. Sesuai Undang-Undang Nomor 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Menurut SBY, dugaan penyadapan padanya, bukan merupakan delik aduan. Karena itu aparat hukum tidak perlu menunggu pengaduan untuk melakukan pengusutan.
"Bola sekarang bukan ada pada saya, bukan di Pak Ma'ruf Amin, bukan di Pak Ahok dan pengacaranya. Tapi di Polri dan penegak hukum lain. Kalau ternyata yang menyadap adalah institusi negara, maka bola berada di Pak Jokowi," ucap SBY.
Lebih lanjut SBY mengaku, berada pada posisi antara yakin dan tak yakin disadap. Apalagi mengingat statusnya sebagai mantan presiden RI.
Namun jika benar disadap, kata SBY, perbuatan tersebut jelas merupakan pelanggaran.
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan, penyadapan yang dilakukan tanpa perintah pengadilan merupakan
- PSI: Ahok Seharusnya Jadi Whistle Blower Saat Masih Menjabat Komut
- Bukan Ahok, Pramono Janjikan Operasi Yustisi Akan Lebih Ramah
- Pertamax Oplos
- Berfoto Bersama Prabowo, Jokowi, dan SBY, Puan: Silaturahmi Presiden dengan Ketua Lembaga
- Herman Deru-Cik Ujang Kompak Ikuti Parade Senja yang Dihadiri Prabowo, Jokowi dan SBY
- AHY Berkisah soal Megawati dan Prabowo Tak Suka Demokrat Dibegal