SBY: Self Defense di Papua Bukan Pelanggaran HAM
Minggu, 20 November 2011 – 08:27 WIB
Pemerintah Indonesia, lanjut dia, akan bersikap terbuka. Jika memang ada pelanggaran atau tidak melakukan sesuai prosedur, bisa dilakukan investigasi. "Kalau memang melanggar, kami tindak," tegasnya. Namun, SBY juga meminta untuk kelihatan kondisi di lapangan, bahwa di sana terdapat sel-sel atau gerakan separatis.
Menurut SBY, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mendapat dukungan dari negara sahabat. Dia mencontohkan dalam hubungan kemitraan antara Indonesia-AS dan Indonesia- Australia. "Secara eksplisit mendukung NKRI. Integritas teritorial itu final," tegasnya.
Dalam kesempatan tanya jawab itu, SBY juga menanggapi mengenai penempatan pasukan AS di Darwin, Australia. Berdasarkan penjelasan dari Obama dan PM Australia Julia Gillard, hal itu dilakukan untuk keperluan pelatihan militer. Selain itu juga kesiapan dalam menghadapi ancaman non tradisional, seperti bencana.
Bahwa tidak ada niatan apapun untuk mengganggu negara-negara di luar Australia. Tidak niat untuk mengganggu siapapun," kata SBY mengungkapkan penjelasan Obama dan Julia Gillard. Menurutnya, baik Amerika maupun Australia juga memiliki peran untuk menjaga stabilitas kawasan. (fal/noe/iro)
NUSA DUA - Isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di tanah Papua banyak mendapat sorotan, termasuk dari dunia internasional. Presiden Susilo Bambang
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- KPK Tetapkan Gubernur Bengkulu Tersangka, Ada Uang Rp15 M, Peras untuk Pilkada
- KPK Tetapkan Gubernur Bengkulu Tersangka, Ada Uang Rp15 M, Peras untuk Pilkada
- Mensos Gus Ipul Beri Bantuan Biaya Perbaikan Rumah Kepada Korban Longsor di Padang Lawas
- ASR Komitmen Bangun Penegakan Hukum Transparan & Adil di Sultra
- Hendri Satrio jadi Ketua IKA FIKOM Unpad
- Info Terkini OTT KPK yang Menyeret Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah