SBY Sinyalir Kandidat di Balik Kerusuhan Pilkada
Jumat, 06 Agustus 2010 – 03:30 WIB
BOGOR - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali mengungkapkan keprihatinannya dengan masih banyaknya aksi-aksi kekerasan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). SBY meminta aparat keamanan tidak hanya menindak rakyat yang terprovokasi. Namun, juga memberi sanksi kepada pihak yang bertanggung jawab. Presiden menengarai ada kemungkinan kandidat atau tim sukses terlibat dalam aksi penggarakan massa yang berujung pada aksi-aksi kekerasan. Ia mengatakan, selama ini Pemilu sudah berjalan dengan baik. ?Ini tidak baik, karena korbannya lagi-lagi rakyat korbannya, dan apa yang sudah payah telah kita bangun, kemudian dirusak begitu saja,? kata SBY. Ia juga meminta para gubernur dan menteri terkait untuk mencegah kekerasaan berulang.
"Manakala terjadi kekerasan, jangan hanya rakyat yang barangkali diagitasi diprovokasi dan akhirnya melakukan kekerasan seperti itu, tapi juga perlu diberikan sanksi bagi mereka yang bertanggungjawab. Siapa tahu kandidat atau tim suksesnya juga terlibat dalam menggerakan aksi-aksi kekerasan seperti itu," kata Presiden dalam rapat kerja di Istana Bogor, Kamis (5/8).
Baca Juga:
Selain dihadiri Wapres, para menteri, kepala lembaga non kementrian, dan anggota Wantimpres, para gubernur dan ketua-ketua DPRD provinsi juga ikut dalam rapat yang digelar kemarin hingga hari ini. Presiden mengatakan, jika kekerasan tidak dihentikan, akan menjadi langkah mundur dari pelaksanaan demokrasi.
Baca Juga:
BOGOR - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali mengungkapkan keprihatinannya dengan masih banyaknya aksi-aksi kekerasan dalam pemilihan
BERITA TERKAIT
- 410 Personel Brimob Terima Satya Lencana Dharma Nugraha, Penghargaan Apakah Itu?
- Ada Kontroversi di Kasus Polisi Tembak Siswa SMK, Komnas HAM Angkat Bicara
- IMDE Gelar Kuliah Umum Bertema Tips dan Trik Wawancara Tokoh
- KPK Lanjutkan Penyidikan Kepada Karna Suswandi
- Kementerian LH Tutup Pembuangan Sampah Ilegal di Bekasi
- LBH Semarang Sebut Penembakan Sewenang-wenang oleh Polisi Tidak Bisa Dibenarkan apa pun Alasannya