SBY Sudah Kantongi 19 Nama
Minggu, 26 April 2009 – 12:13 WIB
JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku belum menentukan calon wakil Presiden yang bakal mendampingi dalam pemilu presiden Juli mendatang. ''Sampai sekarang, belum ada nama calon wakil presiden untuk periode 2009-2014. Di kantong juga belum ada,''kata Presiden SBY ketika membuka rapat pimpinan nasional (Rapimnas) II Partai Demokrat di Arena Pekan Raya Jakarta, Minggu (26/4).
Meski begitu, SBY mengakui sudah menerima banyak masukan tentang tokoh-tokoh wakil presiden. "Sampai saat ini sudah ada 19 nama," kata Yuhoyono kepada peserta Rapimpnas yang terdiri atas anggota DPP, DPD, DPC, serta 7 perwakilan partai demokrat di luar negeri.Yudhoyono juga mengatakan, "Banyak tokoh yang ingin mengabdi sebagai wakil presiden, tentu harus kita pilih". Ia mengatakan, dengan begitu banyak nama yang masuk tentu harus dipilih yang terbaik karena tidak mungkin ada tiga wakil presiden.
Baca Juga:
Ketika menjelaskan kriteria wapres yang diinginkan, Yudhoyono kembali menyebutkan 5 kriteria dasar. Kriteria tersebut, antara lain, bakal cawapres harus berintegiratas serta memiliki kepribadian yang baik, mempunyai kemampuan atau kapasitas untuk membantu presiden serta mengkoordinasikan para enteri."Mereka juga harus memiliki lolyalitas bukan kepada SBY tetapi kepada kepala negara dan kepala pemerintahan," kata Yudhouono yang mengenakan jaket berwarna biru yang merupakan ciri khas Partai Demokrat. (ara/jpnn)
JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku belum menentukan calon wakil Presiden yang bakal mendampingi dalam pemilu presiden Juli
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Menyikapi Pernyataan Effendi, Guntur Romli Yakin Status Tersangka Hasto Sebagai Orderan Politik
- Indonesia Jadi Anggota BRICS, Marwan Cik Asan: Ini Langkah Strategis!
- Sultan Sebut Sawit Bisa Jadi Modal Soft Power Indonesia Dalam Geopolitik Global
- Agenda HUT PDIP Tidak Mundur Meski Hasto Menghadapi Persoalan di KPK
- Jumlah Anggota Koalisi Parpol di Pilpres Perlu Diatur Mencegah Dominasi
- Proses Penetapan Tidak Transparan, Dekot Se-Jakarta Ajukan Gugatan ke PTUN