SBY tak Akan Recoki Pemerintahan Jokowi-JK

jpnn.com - JAKARTA - Pihak Istana Negara memastikan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono tidak turut campur dalam pembentukan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Hal ini disampaikan Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menyusul dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap gugatan Pilpres 2014.
"Tidak ada sedikitpun pikiran Presiden SBY untuk merecoki pemerintahan yang baru," ujar Julian melalui pesan singkat kepada wartawan, Sabtu malam, (23/8).
Julian menyebut ada yang menuduh presiden ingin merecoki pemerintahan baru dari calon presiden dan calon wakil presiden terpilih. Namun, tidak secara rinci disebutkan pihak yang menebar tudingan itu.
Julian juga menjelaskan presiden akan bertemu Jokowi-JK. Namun, tidak untuk saat ini karena SBY tengah menjalankan tugas kenegaraan ke Papua Barat, Timor Leste dan Bali. Pertemuan itu pun, ia tegaskan semata untuk niat baik membicarakan transisi kepemimpinan. Bukan untuk merecoki kedua pemimpin baru tersebut.
"Kami belum bisa memastikan kapan pertemuan dilangsungkan. Namun pertemuan itu dilaksanakan itu semata karena niat baik untuk membicarakan transisi kepemimpinan agar berjalan lancar sebagaimana harapan dan keinginan presiden baru," tandas Julian. (flo/jpnn)
JAKARTA - Pihak Istana Negara memastikan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono tidak turut campur dalam pembentukan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Ekspor Minyak Jelantah Disetop, Pengepul Minta Solusi Permendag 2/2025 ke Kemendag
- Info BKN: Sebegini Formasi PPPK untuk Honorer di Seleksi Tahap 2
- Pengiriman 70 Ribu Batang Rokok Ilegal Digagalkan, Begini Modus Pelaku Mengelabui Petugas
- IKASTARA Legal Gelar Launching dan Seminar Hukum
- Meiline Tenardi: Cap Go Meh 2025 Menghidupkan Nilai Budaya & Harmoni Keberagaman
- Ormas Islam Desak Pemerintah Mengkaji Rangkap Jabatan Profesor Nasaruddin Jadi Menag dan Imam Besar Istiqlal