SBY Tak Mau Ada 'Matahari Kembar'
Rabu, 13 Mei 2009 – 18:16 WIB

SBY Tak Mau Ada 'Matahari Kembar'
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Achmad Mubarok menjelaskan alasan mengapa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjatuhkan pilihannya ke Boediono untuk dijadikan calon wakil presiden (cawapres)-nya. Sebagai partai pemenang pemilu legislatif, Demokrat ingin menjadi pihak yang paling menentukan dalam proses pengambilan keputusan di pemerintahan mendatang. Dengan alasan itulah maka dipilihnya orang dari non-partai.
"Pak SBY yang harus menjadi lokomotif, partai-partai lain yang berkoalisi menjadi gerbong di belakangnya. Bahwa ada sharing kekuasaan dengan partai yang berkoalisi, itu pasti," ujar Ahmad Mubarok pada diskusi bertema 'Membaca Perubahan Peta Koalisi' di gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Senayan, Rabu (13/5).
Baca Juga:
Dia menjelaskan, dengan menjadi lokomotif pemerintahan koalisi, Partai Demokrat ingin menguji diri sendiri sebagai partai besar. Pada pemilu legislatif 2004, perolehan suara Demokrat hanya 7,5 persen yang memaksa SBY harus membentuk pemerintahan koalisi pelangi. Hasilnya, Demokrat tidak mampu memimpin koalisi dengan baik.
"Sekarang, saatnya Partai Demokrat belajar sebagai partai besar. Partai Demokrat harus menjadi leader koalisi," tegas pria yang suka bicara blak-blakan ini.
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Achmad Mubarok menjelaskan alasan mengapa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
BERITA TERKAIT
- Survei Median: 46 Persen Netizen Tak Setuju Sikap PDIP soal Retreat Kepala Daerah
- Putusan MK Perintahkan PSU di Boven Digoel, KPU Merasa Sudah Sesuai Aturan
- MK Batalkan Hasil Pilkada Serang, PAN Yakin Ratu-Najib Tetap Menang
- Bertemu Dubes Kazakhstan, Wayan Sudirta DPR Dorong Kerja Sama Strategis di Berbagai Bidang
- Pramono Anung Ikut Retret, Pimpinan MPR Yakin Kepala Daerah Lain Bakal Menyusul
- Putusan MK Coblos Ulang 24 Pilkada, Ketua Komisi II Bicara Penataan Sistem Politik