SBY Tak Mau Kekuasaan Absolut

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan bahwa dirinya tidak menginginkan adanya kekuasaan yang bersifat absolut dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia, sebab kekuasaan yang berjalan tanpa pengawasan sangat berbahaya dan mendorong perilaku korupsi (power tends to corrupt). Untuk itu, Presiden mengharapkan agar konstitusi dapat berjalan sebagaimana mestinya, mengingat salah satu karakter dan fungsi konstitusi adalah merumuskan checks and balances.

"Checks and balances di antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, sangat penting. Jangan ada kekuasaan yang bersifat absolut, yang tidak mengenal pengawasan. Ada pepatah mengatakan, 'power must not go unchecks'," ujar SBY saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Konstitusi, di Gedung Nusantara IV, DPR, Jakarta, Selasa (18/8).

Presiden pun berharap, peringatan Hari Konstitusi 18 Agustus harus dijadikan sebagai momentum untuk melakukan refleksi terhadap perbaikan atas konstitusi yaitu UUD 1945. Dengan kata lain, agar langkah amandemen yang dilakukan bukan hanya merumuskan konstitusi yang baik untuk negara, tapi juga menunjukkan hubungan yang jelas antara rakyat dan negara.

Negara, lanjut SBY, tidak boleh terlalu kuat ataupun terlalu lemah. Harus ditemukan formula hubungan yang tepat antara rakyat dan negara. "Demikian juga halnya dengan konstitusi, juga harus tetap adaptif dengan perkembangan zaman. Konstitusi bukan kitab suci agama. Manakala tantangan berubah, maka sering ada keperluan untuk menyesuaikan UUD itu. Tapi tidak baik kalau konstitusi terlalu sering diubah. Harus ada jangka waktunya," katanya pula.