SBY Tegaskan Moratorium Pemekaran

JAKARTA -- Debat capres putaran terakhir terakhir yang digelar di Jakarta, Kamis (2/7) malam, memperlihatkan perbedaan konsep antarcapres, terutama antara Jusuf Kalla dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mengenai isu pemekaran daerah, SBY mengulang pernyataannya yang sudah sejak dua tahun digulirkan, yakni perlunya dilakukan moratorium pemekaran daerah. Sedang JK berpendapat, pemekaran dan penggabungan daerah harus dilakukan secara periodik setiap 10 tahun sekali. Kalau berdasar hasil evaluasi daerah itu layak dimekarkan ya dimekarkan saja. Sedang daerah yang dianggap gagal harus digabung dengan daerah lain.

Dalam paparannya, SBY mengatakan, daerah hasil pemekaran ada yang berhasil tapi ada juga yang tidak sesuai yang diharapkan. Dia bercerita, pernah menerima keluhan dari seorang bupati daerah baru yang menyatakan daerahnya mengalami kekurangan di banyak hal. Ini disebabkan, kata SBY, dana yang ada lebih banyak untuk belanja fasilitas pejabat seperti mobil dinas. Sementara, pelayanan masyarakat tidak memadai.

"Solusinya, untuk sementara moratorium, sambil menyusun grand disign, berapa sesungguhnya jumlah daerah yang ideal," ucapnya. Pada saat moratorium, harus disiapkan regulasi yang ketat yang bisa membatasi aspirasi pemekaran. Katanya, jangan sampai pemekaran dibentuk hanya karena ada seseorang yang ingin menjadi bupati.

Agar persiapan daerah matang, SBY juga berpendapat agar daerah yang akan dimekarkan itu dipersiapkan terlebih dahulu selama satu hingga dua tahun. "Kalau sudah siap, ok dimekarkan," ujarnya.