SBY Terbelenggu Neolib

JAKARTA – Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai oleh berbagai kalangan terbelenggu kekuatan neoliberalisme. Jika tidak segera dihentikan, ketergantungan ini makin menyengsarakan kehidupan rakyat bahkan bangsa ini bisa terjerat terhadap utang luar negeri.

Demikian diungkapkan mantan aktifis dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Fazlur Rahman, aktifis lingkungan hidup Muhammad Chalid, serta pengamat ekonomi Iman Sugema dan Yanuar Rizki. Fazlur Rahman misalnya, mengingatkan bahwa sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 maka negara harus bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak dasar warganya. "Faktanya pemimpin negara kita (SBY) tidak berupaya optimal melakukan itu,” ujarnya, di Jakarta, Selasa (7/4).

Sementara Muhammad Chalid menyampaikan dalam kalimat “Indonesia kita telah dirampas.” Maksudnya, pemerintah sudah menyerahkannya kepada para pemilik modal. Keyakinan terhadap neoliberalisme terus dipelihara.

Sebelumnya, data yang dibeberkan Iman Sugema, mengungkap indeks kesengsaraan rakyat atau yang bisa dikenal dengan sebutan misery index, saat ini justru meningkat tajam. Jika pada Desember tahun 2004 hanya 16,3 persen, maka pada bulan yang sama tahun lalu sudah melonjak sampai 19,6 persen. Sementara pada kesempatan lain, lanjut ekonom dari Institut Pertanian Bogor itu, pemerintah selalu bangga mendengungkan pertumbuhan ekonomi. Padahal rakyat makin menderita, tandasnya.