SBY Tersinggung Aksi Koin untuk Presiden

Sedangkan pada pasal 3 ayat ayat 1 disebutkan selain menerima gaji pokok, Presiden dan Wakil Presiden juga menerima tunjangan jabatan. Tunjangan ini meliputi seluruh biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya, seluruh biaya rumah tangganya dan seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya akan ditanggung Negara.

"Sebetulnya ada UU-nya tentang itu. Tapi UU itu belum dilaksanakan. Ya sudahlah kita lihat saja nanti, yang jelas Presiden tidak pernah ingin gajinya dinaikkan. Tidak pernah juga itu keluar dari ucapan beliau," kata Sudi.

Mantan Sekretaris Menkopolhukam itu pun menyayangkan banyak pihak-pihak yang memberikan komentar miring. Padahal dalam UU sudah jelas dikatakan, bahwa gaji Presiden harus lebih tinggi 6 kali dari pejabat negara tertinggi di Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden.

"Tapikan sama sekali tidak kita laksanakan UU itu. Bapak Presiden pun ingin, kalaupun dinaikkan biarlah nanti pada Presiden yang akan datang dan bukan saat pemerintahan beliau," tegas Sudi.(afz/jpnn)