SBY Tidak Menyiapkan, Bukan Menghalangi

Di luar itu, mulai muncul nama mantan Menteri Keuangan yang kini menjadi Managing Direktur IMF Sri Mulyani dan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Dua nama terakhir ini dilontarkan oleh anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok usai Seminar Nasional di FISIP Unair Surabaya, 3 Juni lalu.

"Jadi, bisa dari mana saja. Kalau itu memang hasil proses politik yang demokratis. Termasuk di Partai Demokrat, siapa saja yang berpotensi bisa maju," kata Andrinof.

Secara terpisah, pengamat politik Boni Hargens mengapresiasi niat Presiden SBY yang tak ingin mengembalikan rezim politik demokrasi kepada rezim politik dinasti masa lalu. "Di mana istri, anak, ipar, besan, dan menantu bisa bergantian berkuasa," katanya. Namun, lanjut Boni, hal itu tidak berarti istri dan anak presiden SBY tak bisa menjadi calon presiden. "Tiap orang punya hak yang sama dalam demokrasi. Kita harus akui itu," ujarnya.

Yang tidak diperbolehkan dalam demokrasi, tegas Boni, adalah merekayasa orang yang tak berbobot untuk menduduki jabatan politik penting, baik di level nasional, lokal, ataupun internal partai, hanya karena bagian dari keluarga penguasa. Meski begitu, Boni berharap Presiden SBY tidak sebatas lips service atau basa basi politik.