SBY Tidak Prioritaskan PKS

Daniel menyatakan, sejak awal semua pihak mengetahui bahwa memelihara posisi berseberangan dengan pemerintah, padahal berada dalam koalisi, merupakan posisi penuh paradoks dan kontradiksi. "Semua tahu bahwa itu akan berakhir seperti yang saat ini proses akhir ceritanya sedang kita lihat," katanya.

Senada, SKP Bidang Informasi Heru Lelono menjelaskan, permasalahan PKS dalam koalisi tidak menjadi prioritas utama presiden. "Pertanyaan tentang sikap PKS seharusnya dijawab PKS sendiri," cetusnya.

Menurut Heru, saat ini presiden lebih mencurahkan fokus pada program pembangunan setelah digedoknya APBNP 2012 dan implementasinya. Porsinya jauh lebih besar daripada sekadar mengurusi PKS. "Urusan PKS mungkin 0,5 persen. Kesejahteraan rakyat jauh lebih penting," tegas Heru.

Sementara itu, desakan penjatuhan sanksi kepada PKS terus terlontar. Setelah Ketua Umum (Ketum) PPP Suryadharma Ali yang menunjukkan salinan kontrak koalisi, giliran Ketum PKB Muhaimin Iskandar yang berharap SBY mengambil tindakan. "Kami berharap Pak SBY segera mengambil tindakan tegas. PKB akan mendukung sepenuhnya langkah tegas presiden," tandas Muhaimin di sela-sela pelatihan kader PKB tingkat DKI Jakarta di Kantor DPP PKB, Jl Raden Saleh, Jakarta, kemarin (6/4).