SBY Tidak Prioritaskan PKS

Dalam kontrak koalisi memang disebutkan, jika terjadi ketidaksepakatan, parpol anggota koalisi dapat mengundurkan diri. Jika tidak, pada hakikatnya kebersamaan dalam koalisi telah berakhir. Namun, masih ada lanjutan kalimat, yakni selanjutnya presiden mengambil keputusan dan tindakan menyangkut keberadaan parpol dalam koalisi dan perwakilan partai yang berada dalam kabinet.

Sementara itu, Wasekjen PAN Teguh Juwarno menyampaikan, esensi koalisi adalah menyukseskan pemerintahan sampai 2014 dan menyejahterakan rakyat. Soal nasib PKS di koalisi, PAN tidak terlalu ambil pusing. "Kita semua harus introspeksi. Termasuk juga terus mengevaluasi diri bagaimana ke depan menjadi lebih baik dengan atau tanpa PKS," tutur dia.

Kunci bagi masa depan koalisi, tegas Teguh, bergantung pada partai pimpinan koalisi. Kepemimpinan itu harus bisa menjadi lebih terlihat. "Jangan terombang-ambing seperti sekarang ini," sindir anggota Komisi IX DPR itu.

Meski demikian, Teguh memastikan bahwa PAN tidak memedulikan tiga kursi menteri yang bakal kosong kalau PKS diusir dari koalisi. "Kami nggak ngiler. Silakan saja kepada kepemimpinan Pak SBY. Sesuai kabinet presidensial, presiden yang punya wewenang untuk menempatkan orang-orang terbaiknya, apakah itu dari parpol koalisi atau orang luar," tegas Teguh.