SBY Tolak Halus Dana Aspirasi

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menolak secara halus usul Fraksi Partai Golkar terkait dengan dana untuk daerah pemilihan (dapil) Rp 15 miliar per anggota. SBY mengakui bahwa usul dana aspirasi memiliki tujuan positif, membuat penganggaran yang sesuai dengan keinginan konstituen. Namun, penganggaran tetap harus dilakukan dalam sistem yang sudah ada.

"Kalau saya lihat tujuannya, sebetulnya positif. Dalam konteks itu, agar terjadi proses antara yang dipilih dan memilih dalam aspek pembangunan serta anggaran," kata SBY dalam rapat paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

Presiden berpendapat, anggota DPR, juga DPD, sangat bisa memberikan usul khusus terhadap pemerintah tentang penganggaran yang memenuhi kebutuhan di daerah. SBY mengatakan, meski sudah ada DPRD, anggota DPR juga bisa memberikan usul anggaran pada tingkat daerah pemilihan (dapil). "Nah, usul khusus itu masukan dalam sistem, dalam tatanan," ujarnya.

SBY mengatakan, mekanisme penganggaran bisa diusulkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang selama ini telah digelar dari tingkat desa hingga nasional. "Ada proses ini, proses itu, yang itu kita jalankan, sudah sesuai dengan UU, sesuai dengan konvensi, dan sesungguhnya berjalan," papar presiden.