SBY Tolak Terbitkan Perppu Suara Terbanyak

Ketua KPU Abdul Hafiz Ansyari mengakui, pendapat anggota KPU terbelah dalam sejumlah rapat pleno membahas dampak putusan MK. Satu pihak ingin segera melaksanakan, namun di pihak lain menilai putusan MK masih perlu diatur dengan undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

''Namun, ketua MK tadi menyatakan tidak diperlukan penerbitan perppu atau revisi undang-undang. Sebab, kekuatan hukum putusan MK sama dengan undang-undang. Pernyataan Pak Mahfud ini sama dengan pendapat Pak Jimly (mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie),'' terangnya.

Ketua KPU mengakui, hasil rapat itu sekaligus menjawab pertanyaan KPU tentang kebutuhan landasan yuridis pelaksanaan pencoblosan dan penghitungan ulang hasil pilkada di Jawa Timur. Berdasar hasil rapat konsultasi kemarin, KPU Jawa Timur bisa langsung menggelar pencoblosan dan penghitungan ulang pilkada tanpa harus menunggu penerbitan perppu.

Menindaklanjuti rapat koordinasi itu, KPU tadi malam menggelar rapat pleno membahas mekanisme penentuan calon legislator terpilih dalam pemilu legislatif. Hafiz menjanjikan, pada akhir tahun ini sudah diterbitkan keputusan KPU yang mengatur tentang penentuan calon legislator terpilih. ''Ini saya mau langsung rapat pleno membahas tindak lanjut putusan MK di kantor KPU,'' terang Hafiz kemarin petang.