SBY Tuding Aparat Menzalimi Demokrat di 7 Daerah Ini

jpnn.com, BOGOR - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuding Polri bersikap tidak netral dalam pelaksanaan pilkada serentak. Mantan presiden RI itu mengklaim dirinya pribadi dan Partai Demokrat kerap dizalimi institusi penegak hukum.

SBY mengambil contoh Pilkada DKI 2017 lalu. Saat itu, Polri beberapa kali memeriksa mantan calon wakil gubernur DKI Jakarta yang diusung Demokrat, Sylviana Murni.

"Termasuk kurang sekian jam pemungutan suara, namanya Antasari keluarkan statmen yang merusak kredibilitas SBY," kata dia dalam konferensi pers di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6).

Bukan hanya di Jakarta, lanjut SBY, dugaan ketidaknetralan juga terjadi dalam pilgub Papua tahun ini. Di sana, calon gubernur yang diusung Demokrat, Lukas Enembe diminta oleh petinggi Polri dan BIN melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya.

"Seorang gubernur kebetulan ketua Partai Demokrat Papua diminta untuk menerima seorang jenderal polisi jadi wakilnya, cawagub, dan memenangkan partai tertentu dan bukan partai Demokrat. Saya kira keterlaluan," jelasnya

SBY juga menerangkan bahwa Polri tidak netral dalam Pilgub Kalimantan Timur. Menurut SBY, calon yang diusung pihaknya hampir tak bisa maju karena diperkarakan oleh pihak kepolisian.

Masalah itu, masih menurut SBY, terjadi karena adanya penolakan permintaan calon wakil gubernur dari kepolisian.

Tak hanya itu, ketidaknetralan juga terjadi dalam Pilgub Jawa Timur. Menurutnya, serikat pekerja yang ingin mendukung pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, para koordinatornya dipanggil pihak kepolisian.