SBY Usul Reformasi DK PBB

NUSA DUA - Gelaran Bali Democracy Forum (BDF) V dibuka Kamis (8/11) di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua. Agenda tahunan negara-negara pengikut paham demokrasi Asia Pasifik itu dibuka Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan dihadiri perwakilan 94 negara dengan rincian 11 kepala negara dan 83 delegasi pejabat setingkat menteri. Jumlah tersebut jauh lebih banyak ketimbang BDF tahun lalu yang hanya diikuti 86 negara.

SBY dalam sambutannya mengangkat beberapa isu yang saat ini menurutnya perlu segera ditangani. Isu tersebut meliputi penistaan agama, ekonomi, dan hak asasi manusia. Yang pertama SBY menguraikan tentang masalah penghinaan agama.

Dikatakan, pelecehan atau penghinaan suatu agama tidak boleh dibiarkan. Sebab, selain menyebabkan konflik horizontal, penodaan agama juga bisa menggangu stabilitas nasional setiap negara bahkan berimbas pada dunia internasional. "Harus ada langkah konkret dan tegas menyelesaikan setiap masalah penistaan agama," ucap SBY.

Sedangkan soal kemiskinan, SBY mengatakan masalah kemiskinan global saat ini bukan hanya sekadar jadi isu semata melainkan sudah menjadi tantangan yang harus dihadapi semua negara. Dalam pandangan Indonesia, kata SBY, pembangunan ekonomi dunia itu harus bisa memajukan pemerintahan negara berkembang.

"Negara berkembang harus bisa menikmati akses pasar dan pendanaan pembangunan," tandasnya.