SBY Warning Menteri soal Main Persentase Anggaran
Jumat, 18 Juni 2010 – 06:12 WIB

SBY Warning Menteri soal Main Persentase Anggaran
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan para menteri agar berhati-hati dalam mengajukan mata anggaran kepada DPR. Besaran anggaran harus dikonsultasikan dengan menteri keuangan hingga tingkat presiden agar sesuai dengan komposisi APBN. SBY mengatakan, semua program yang dituangkan harus dijalankan. "Jangan sampai main persen dalam UU itu. Dijumlah-jumlah tidak mungkin dibiayai. Tentu ini tidak baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita," katanya.
Pernyataan Presiden tersebut diungkapkan saat membuka rapat terbatas membahas kebijakan jaminan sosial nasional di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin. "Saya juga ingin mengingatkan dan saya sudah meminta Mensesneg dan Seskab kepada jajaran pemerintah, ketika membahas UU bersama DPR-RI dan kemudian menyangkut anggaran, apalagi disebut sekian persen, harus benar-benar berkonsultasi dengan Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, dan bahkan pada tingkat Wapres dan Presiden," kata SBY.
Presiden mengatakan, setiap kementrian memang ingin mendapatkan alokasi anggaran setinggi-tingginya. Namun, ia mengingatkan agar tidak senaknya menentukan besaran anggaran yang dimintakan kepada DPR. Ia mengatakan, hanya anggaran pendidikan yang dipatok oleh konstitusi harus di atas 20 persen. "Tapi kalau UU mengatakan 5 persen, 10 persen, 7 persen, itu dijumlah nanti bisa 140 persen, tidak sadar kita. Karena itu, harus benar-benar dikonsultasikan dan kemudian sampai tingkat presiden," katanya.
Baca Juga:
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan para menteri agar berhati-hati dalam mengajukan mata anggaran kepada DPR. Besaran
BERITA TERKAIT
- Kesimpulan Raker: Pengangkatan PPPK 2024 Maret 2026
- Pramono Ingatkan Warga Jakarta, Hujan Deras Masih Mengguyur
- Korupsi Makin Menggurita, Hardjuno Wiwoho: Pengesahan RUU Perampasan Aset Harga Mati
- Muscab HIPMI Karawang 2025: Sejumlah Nama Muncul, Cecep Sopandi Dinilai Punya Keunggulan
- PN Jaksel Tunda Sidang Putusan Perkara Ted Sioeng
- SP IMPPI Desak Pemerintah Bentuk Tim Gabungan untuk Tangani Kasus TPPO di Kamboja