@SBYudhoyono Ngetwit soal Pasal Penghinaan, @MMisbakhun Bercuit Sodorkan Cibiran
jpnn.com - JAKARTA - Cecuit Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang pasal penghinaan terhadap kepala negara yang berpotensi menjadi pasal karet malah mengundang cibiran. Adalah M Misbakhun, politikus yang dikenal keras dalam mengkritik SBY.
Baca: Pak Jokowi, Tolong Simak Cuitan SBY soal Pasal Penghinaan Presiden Ini.
Misbakhun menyatakan, pengakuan SBY yang tak pernah menggunakan pasal penghinaan kepala negara meski berkali-kali dicaci justru mengherankan. Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar itu menyindir SBY karena menggunakan beleid lain untuk menjerat rival-rival politiknya.
“Saya tak berkehendak menuduh, tapi mari kita renungkan dg dalam. Lalu ingatkan kembali saat Pak @SBYudhoyono berkuasa,” tulis Misbakhun melalui akun @MMisbakhun di Twitter, Selasa (11/8).
Misbakhun lantas menyinggung perkara pemalsuan dokumen letter of credit (L/C) Bank Century yang pernah menjeratnya. Ia didakwa melanggar pasal 263 KUHP. Bahkan SBY ikut mengomentari vonis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas mantan pegawai Kementerian Keuangan itu.
“Presiden yg berkuasa, Pak @SBYudhoyono memberikan komentar atas vonis hakim yg diputuskan dalam proses di pengadilan? Jawab ya Pak!” tulis Misbakhun.
Namun, politikus asli Jawa Timur itu dibebaskan dalam putusan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA).
Selain itu, Misbakhun juga menyebut kasus Anas Urbaningrum. “Penyalagunaan pasal bukan karet tapi daya lentur represinya melebihi karet pada UU Tipikor. Ingat kasus @anasurbaningrum. @SBYudhoyono.”
JAKARTA - Cecuit Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang pasal penghinaan terhadap kepala negara yang berpotensi menjadi pasal karet
- Pertama di Indonesia, Asosiasi Mahasiswa China di President University Resmi Berdiri
- Tegas, Pertamina Hentikan Operasi SPBU Nakal di Yogyakarta
- BNPT Dorong Kolaborasi Multipihak untuk Cegah Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme
- Jamin Keselamatan Kerja, Penjabat Gubernur Jateng Pastikan Petugas Adhoc Dalam Pilkada Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan
- TNI Tegaskan tak Ada Ampun Bagi Prajurit Terlibat Judi Online
- Mendes Yandri Susanto Berharap Desa Memaksimalkan Potensi Unggulan