SDA Isyaratkan Mundur dari Caleg Terpilih

"Kalau dia mau menjadi DPR, sebelum 1 Oktober dia harus sudah mundur dari kabinet karena tidak boleh ada rangkap jabatan menteri dan anggota DPR pada 20 Oktober," ujar JK di Jakarta.

Namun, bila menteri itu hendak mempertahankan kursi di kabinet, sebelum anggota DPR terpilih dilantik, dia harus mengundurkan diri dari calon terpilih. Pada saat menteri dilantik sebagai anggota DPR, secara otomatis akan gugur tanggung jawabnya sebagai menteri. Presiden akan menganggapnya mengundurkan diri. "Kalaupun tidak mengundurkan diri, presiden bisa menghentikan orang, bisa me-reshuffle kapan saja," tegasnya.

 

JK menegaskan, larangan rangkap jabatan merupakan konsekuensi dalam sistem presidensial. Lain halnya bila Indonesia menggunakan sistem parlementer. Menteri boleh merangkap anggota DPR. Golkar akan tegas menerapkan pemisahan tersebut. Tidak akan ada calon terpilih DPR dari Golkar yang masih menjabat sebagai menteri saat dilantik menjadi anggota DPR. (bay/dyn/noe/agm)