SDA Tetap Bertahan jadi Menteri Agama

Dalam kesempatan ini, SDA mengumpulkan beberapa pejabat eselon I Kemenag. Seperti Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Anggito Abimanyu, Inspektur Jenderal (Irjen) Mochammad Jasin, Sekjen Nur Syam, dan Wakil Menag Nasaruddin Umar.

SDA lantas meminta Anggito untuk menjelaskan urusan teknis pengadaan pemondokan. Seperti diketahui, salah satu yang dipersoalkan KPK sehingga berujung penetapan status tersangka adalah pengadaan barang dan jasa untuk jamaah haji. Termasuk diantaranya adalah pengadaan pemondokan.

Anggito mengatakan pelayanan haji di Arab Saudi ada tiga kegiatan. Yaitu pengadaan pemondokan atau perumahan, katering, dan transportasi. Pengadaan pemondokan di Makkah dilakukan dengan akad sewa yang disepakati pemerintah Indonesia dengan pemilik pemondokan. Sedangkan di Jeddah tergantung pada proses penawaran dan negosiasi harga.

Anggito menjelaskan pihaknya menentukan ada kualifikasi dalam pencarian pemondokan itu. Mulai dari jarak, lingkungan, dan kapasitas pemondokan itu.

"Pengadaan pemondokan untuk haji 2012 dan 2013 sudah diawasi Irjen. Untuk haji 2014 ini, sangat intensif pengawasan yang dilakukan oleh Irjen," katanya.

Menurut Anggito, tim untuk berburu pemondokan ini adalah sebuah tim khusus. Bukan dilakukan oleh petinggi Kemenag dengan menawar langsung ke pemilik pemondokan. Dia mengatakan tim khusus itu diberi wewenang untuk melakukan proses seleksi sekaligus penawaran pemondokan yang disasar.

Terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengumpulan bahan yang dilakukan oleh KPK, Anggito mengatakan pihaknya kooperatif. "Kami tidak menghalangi," ujarnya.

Anggito menuturkan tidak ada satupun pejabat Kemenag, khususnya Ditjen PHU yang mangkir dari pemanggilan KPK. Selain itu Anggito juga menuturkan Kemenag terbuka terhadap pemeriksaan KPK baik itu di kantor Kemenag Jakarta mupun yang ada di Arab Saudi.