SDM Keuangan KPU Kurang Terlatih

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan penataan di internal kesekretariatan, termasuk di daerah-daerah. Ketua KPU Abdul Hafiz Ansary mengatakan KPU tak lagi didominasi oleh karyawan yang diperbantukan atau dipekerjakan di KPU. Belakangan, KPU mulai menata agar mempunyai karyawan sendiri. Karyawan yang tidak tetap, membuat KPU kesulitan membuat laporan keuangan.

“Nah, untuk itu pegawai KPU harus mendapat kejelasan, karena tak lagi dapat tunjangan daerah,” kata Hafiz ditemui usai melantik empat Sekretaris KPU Provinsi di gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta, Rabu (10/11).

Selama ini, kata Hafiz, karyawan yang dipekerjakan di KPU  masih mendapatkan tunjangan dari pemerintah daerah setempat. “Bahkan banyak info yang saya dapat,  Sekretaris KPU Provinsi Kabupaten lebih besar honornya ketimbang anggota KPU. Karena disamping gaji, mereka dapat tunjangan daerah,” tandas Hafiz.

Menurutnya, setelah ditelusuri, para pemegang keuangan di daerah masih merupakan karyawan Pemerintah Daerah setempat. Bukan karyawan KPU. Sehingga kerap terjadi persoalan, belum selesai menyusun pelaporan, yang bersangkutan sudah dimutasi oleh Pemda setempat.