SDR Adukan Mafia Batu Bara, Kementerian ESDM Merespons Positif

jpnn.com, JAKARTA - Ratusan orang dari Studi Demokrasi Rakyat hari ini (25/3) menyambangi kantor Direktorat Jendreal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM di bilangan Tebet Jakarta Selatan.

Kedatangan mereka untuk memastikan bahwa Dirjen Minerba terlibat aktif dalam pemberantasan mafia batu bara.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto mengatakan, Dirjen Minerba sebagai ujung tombak pemerintah di sektor batu bara harus terlibat aktif dalam pemberantasan mafia batu bara.

Menurut Hari, akibat dari mafia batu barabatu bara, negara bukan saja dirugikan dari potensi pendapatan negara yang tidak disetorkan. Lebih parah lagi, praktik ini berpotensi merusak perekonomian negara, karena berpotensi menimbulkan kelangkaan batu bara di pasar domestik dan mengancam krisis energi nasional.

“Bayangkan saja, Indonesia negara di urutan ketiga sebagai penghasil batu bara terbesar. Produksi Indonesia tercatat 562,5 juta ton pada 2020. Hanya kalah oleh China dan India. Tetapi di dalam negeri bisa kehabisan batu bara. Inilah akibat dari praktik mafia batu bara,” tegasnya.

“Salah satu tujuan kedatangan kami juga untuk memastikan tidak ada lagi aparat Dirjen ESDM yang terlibat dalam lingkaran mafia. Karena, patut diduga jejaring mafia batu bara ini masih sangat besar dan kuat, sehingga terkesan bisa mengatur semua urusan,” tambahnya.

Hari juga menegaskan, pemerintah bisa menjadikan Tan Paulin sebagai pilot project penegakan hukum dalam pemberantasan mafia batu bara.

“Sudah dua bulan berlalu, sejak nama Tan Paulin mencuat setelah Komisi VII DPR RI Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif membongkar adanya praktik permainan penjualan batu bara tersembunyi di Kalimantan Timur (Kaltim),” paparnya.