SE Bu Ida Wajib Diketahui Seluruh Karyawan Swasta di Indonesia
![SE Bu Ida Wajib Diketahui Seluruh Karyawan Swasta di Indonesia](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/watermark/2020/01/07/menaker-ida-fauziyah-di-acara-ngopi-bareng-pejabat-kemnaker-di-jakarta-foto-dok-humas-kemnaker-30.jpg)
Antara lain bila perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pembayaran dapat dilakukan bertahap.
Jika perusahaan tidak mampu membayar THR sama sekali pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan, lanjutnya, pembayaran dapat dilakukan penundaan sampai jangka waktu tertentu yang disepakati.
Demikian juga waktu dan cara pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR.
Kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh tersebut harus dilaporkan oleh perusahaan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
Ida memastikan kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR keagamaan tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar, termasuk denda kepada pekerja atau buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta dibayarkan pada 2020.
"Sesuai ketentuan perundang-undangan secara administrasi tetap ada dendanya," ujarnya.
Agar pelaksanaan pemberian THR keagamaan 2020 efektif, Menaker mengharapkan gubernur membentuk pos komando di masing-masing provinsi dengan memerhatikan prosedur kesehatan pencegahan penularan COVID-19.
Surat edaran THR itu telah dibahas dan menjadi kesepakatan bersama Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas).
Menaker Ida Fauziyah menerbitkan surat edaran nomortentang pelaksanaan pemberian THR untuk karyawan atau buruh.
- Isu COVID & Lab Wuhan Mencuat Lagi, China Gercep Membela Diri
- Pendekatan THR Dinilai Strategi Efektif untuk Mengurangi Jumlah Perokok
- Guru PPPK Kecewa dengan Menag Nasaruddin, Solusi Pembayaran TPG 13 & THR Nihil
- Tiga Tahun, THR TPG Guru Agama Belum Juga Cair, Aneh
- Info dari Sekda Soal Pembayaran THR 2024 Guru PAI Lombok Tengah
- Sidang Tuntutan Korupsi APD Covid-19 di Sumut Ditunda, Ini Masalahnya