Sebagian APBD Bogor Habis Untuk Gaji PNS

BOGOR- Pemkab Bogor sedang berada di posisi yang sulit. Muara persoalannya terkait kebutuhan pegawai negeri sipil (PNS). Sampai saat ini, Pemkab Bogor memiliki 20.123 pegawai. Tapi jumlah tersebut masih jauh dari kata ideal. Bila dirasiokan, jumlah PNS Kabupaten Bogor saat ini hanya 0,34 persen. Padahal semestinya 1,9 persen dari jumlah penduduk. Karena itu, hari ini, 6.987 pelamar bakal berebut slot baru 354 PNS. Tapi bila PNS terus ditambah, maka Kabupaten Bogor bisa bangkrut.

Betapa tidak. Dengan jumlah PNS yang ada saat ini saja, separuh anggaran daerah dihabiskan untuk menggaji para abdi negara tersebut. Dari data yang dihimpun, untuk tahun ini, Pemkab Bogor mengalokasikan belanja tidak langsung sekitar Rp 1,655 triliun, dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor 2012 sebesar Rp 3,428 triliun. Anggaran lebih dari satu triliun rupiah tersebut, sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai.

Bila mengacu kepada rasio ideal, maka jumlah PNS di lingkungan Pemkab Bogor perlu ditingkatkan lima kali lipat atau lebih dari 90.000 pegawai, untuk mencapai 1,9 persen dari jumlah penduduk di Kabupaten Bogor sekitar 4,9 juta jiwa (sesuai data situs resmi Pemprov Jawa Barat-red). Jika itu direalisasikan, maka perlu uang masyarakat Kabupaten Bogor habis untuk menggaji PNS. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Wasto Sumarno mengatakan, rasionalisasi jumlah PNS di Kabupaten Bogor tidak bisa dicapai dengan kemampuan anggaran daerah seperti saat ini. “Jadi, bukan hanya bicara kuantitas, melainkan kualitas PNS secara personal dalam menjalankan tugasnya,” ujar politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Di tempat terpisah, pengamat politik dan kebijakan publik dari Universitas Djuanda Bogor, Beddy Iriawan Maksudi mengatakan, Kabupaten Bogor diambang kebangkrutan bila pemerintah daerah terus menambah jumlah PNS, tanpa mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. “Para CPNS baru yang akan diterima melalui tes hari ini, benar-benar menghadapi tuntutan besar. Mereka harus turut mempertanggungjawabkan besarnya belanja pegawai yang saat ini diderita APBD Kabupaten Bogor,” terang Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Komunikasi (Fisikom) itu.