Sebaik Apa pun Ahok, Tetap Tidak Layak

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah menilai Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak pantas menjadi pemimpin di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menurut Dedi, ada ganjalan etika dan adiministrasi terhadap mantan gubernur DKI Jakarta itu mengingat yang bersangkutan merupakan mantan narapidana penodaan agama.
"Sebaik apa pun dan seprestasi apa pun, Ahok tidak memenuhi kelayakan etika dan administratif. Negara harus menghormati itu, jangan sampai negara diatur secara subyektif, hanya karena persoalan personal," kata Dedi kepada JPNN.com, Senin (18/11).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion ini juga melihat masih banyak tokoh lain yang bisa didorong menjadi pemimpin atau mengelola salah satu unit usaha di BUMN. Sementara wacana pemilihan Ahok merupakan dosa terburuk negara.
"Dilematis membincang Ahok, seolah negara ini kekurangan tokoh berintegritas tanpa kontroversi. Dari sisi administrasi maupun etika politik, jelas Ahok tak masuk kriteria pengisi jabatan publik, terlebih vital," jelas dia.
Selain punya catatan pidana, kata Dedi, Ahok juga kader partai politik. Karena itu, Dedi menyarankan Presiden Joko Widodo untuk memilih kandidat lain.
"Semestinya itu saja cukup untuk memgambil kesimpulan layak atau tidak Ahok berada di jajaran BUMN," tegas Dedi. (tan/jpnn)
Pengamat politik dari Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah menilai Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak pantas menjadi pemimpin di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Redaktur : Adil
Reporter : Adil, Fathan Sinaga
- Simak Penilaian Gibran tentang Didit Prabowo, Begini
- Lihat yang Dilakukan Gibran saat Mudik ke Solo, Paten!
- Pak Luhut Sudah ke Rumah Jokowi di Hari Pertama, Ada Kompol Syarif
- Perhutani Hadirkan Posko Mudik BUMN 2025 di Pelabuhan Batam & Baubau
- Aset BUMN Tak Cukup Tutupi Utang, Pengamat: Ini Tanda Bahaya Serius
- Gelar Program Mudik Gratis 2025, Bank Mandiri Lepas 8.500 Pemudik dengan 170 Bus