Sebaiknya Golkar Punya Kepastian soal Ketum Sebelum Jokowi Dilantik Lagi

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menyarankan kepada Partai Golkar mengikuti langkah PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan NasDem yang memajukan pelaksanaan musyawarah nasional (munas) ataupun kongres. Menurut Syarwi, memajukan pelaksanaan munas akan membuat Golkar lebih mudah berkoordinasi dalam pemerintahan Joko Widodo - KH Ma’ruf Amin (Jokowi - Ma’ruf) mendatang.

"Lebih cepat tentu lebih baik. Kalau lambat, koordinasinya tentu akan susah juga ke depan. Ketua umum kan bisa ganti lagi,” ujar Pangi saat dihubungi, Rabu (11/7).

BACA JUGA: okowi Bakal Diuntungkan Jika Munas Golkar Dimajukan

Direktur eksekutif Voxpol Center Reseach & Consulting itu mengatakan, jika partai-partai anggota koalisi pengusung Jokowi - Ma’ruf sudah punya kepastian tentang ketua umum sebelum pemerintahan baru terbentuk, maka hal itu akan memudahkan koordinasi dalam pembagian kursi menteri di kabinet mendatang. “Bagaimana role model koalisinya, kue-kue kekuasaannya, akan lebih enak membaginya," kata Pangi saat dihubungi, Rabu (11/7).

Lebih lanjut Pangi menilai partai-partai yang sudah memutuskan menggelar munas ataupun kongres sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024 pada 20 Oktober mendatang berupaya memberikan kepastian kepada Jokowi. PDI Perjuangan, PKB dan Nasdem, kata Pangi, sudah bisa merekomendasikan nama-nama kader yang akan menjadi calon menteri di kabinet mendatang.

"Tidak akan ada lagi tarik menarik kepentingan. Kalau munas setelah pelantikan (presiden, red), ganti ketum, tidak ada kepastian," ulas politikus yang akrab disapa dengan panggilan Ipang itu.

BACA JUGA: Suksesi Kepemimpinan Partai – Partai Pendukung Jokowi, Hanya Golkar yang Seru?