Sebaiknya Istana Seriusi Dugaan Mahar Pemilihan Calon Menteri

jpnn.com, JAKARTA - Analis politik Pangi Syarwi Chaniago menyarankan agar Istana Kepresidenan menelisik pernyataan advokat kondang Humphrey Djemat tentang permintaan partai politik tertentu tentang komitmen mahar Rp 500 miliar kepada calon menteri kabinet pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Pangi, sebaiknya Presiden Jokowi menyeriusi pengakuan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta itu.

"Dugaan praktik mahar untuk partai bagi calon menteri ini mesti ditelusuri. Tentu membuktikannya bukan perkara gampang, mahar itu seperti kentut, bisa dirasakan tapi sulit untuk dibuktikan proses transaksinya," ucap Pangi kepada jpnn.com, Rabu (27/11).

Direktur eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu menambahkan, dugaan praktik mahar tersebut tentu membuat publik pesimistis terhadap klaim-klaim bahwa menteri mengabdi untuk bangsa dan negara. Pangi menegaskan, menjadi menteri saat ini tentu berbeda jika dibandingkan pada saat awal-awal kemerdekaan RI.

Pangi menjelaskan, para tokoh bangsa pada masa awal RI berdiri rela bekerja untuk negara dan bangsa tanpa digaji. Menurutnya, para tokoh bangsa tak mengeluarkan ongkos politik untuk menduduki jabatan.

Lebih lanjut Pangi mengatakan, pejabat yang mengeluarkan dana besar demi jabatannya tentu berpikir tentang cara mengembalikannya. Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu menegaskan, komitmen Rp 500 miliar bukanlah jumlah sedikit.

“Bagaimana ceritanya nanti mereka mengembalikan modal untuk menduduki jabatan strategis menteri kalau benar harus setor ke partai Rp 500 miliar. Kalau ini memang fakta dan realitas politik apa jadinya bangsa ini ke depan," tutur analis yang beken disapa dengan panggilan Ipang ini.

Oleh karena itu Pangi menduga menteri yang kadung terlibat politik mahar tak akan fokus mengurus rakyat. Sebab, menteri yang terbelit mahar jelas terlibat dalam kartel politik dan terjebak pada pola transaksional.