Sebaiknya Menteri AHY Serius Mempertimbangkan Masalah di Bombana Ini

Rabu, 31 Juli 2024 – 06:07 WIB

Ratusan aktivis lingkungan dari Lingkar Kajian Kehutanan (LINK Sultra) menggelar aksi di depan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa (30/7). Foto: dokumentasi LINK Sultra

Tak hanya digelar di Kementerian ATR/BPN, aksi serupa digelar di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kejaksaan Agung (Kejagung).

Baca Juga:

Hutan Mangrove juga Berfungsi sebagai Benteng Pertahanan Negara

Ada tiga seruan dalam aksi unjuk rasa tersebut:

Mendesak Kejaksaan Agung RI untuk segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bombana serta unsur-unsur yang terlibat.
Meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk segera memproses PT TJA yang diduga sebagai pelaku perusakan dan penyerobotan serta mengubah fungsi Kawasan Hutan Lindung serta menghentikan segala aktivitas jalan hauling dalam hutan lindung di Desa Langkema, Kecamatan Kabaena Selatan.
Mendesak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk membatalkan semua sertifikat tanah di dalam Kawasan Hutan.

"Kami bertandang ke KLHK, alhamdulillah respons dari KLHK itu support-nya bagus, mereka akan laporan resmi terkait masalah hasil analisis dan investigasi. Nanti hari Senin laporannya resminya," tuturnya.

Di ATR/BPN pun mereka disebut mendapatkan hasil baik dan pihak kementerian berjanji akan menindaklanjuti.

"Kami tunggu kinerja KLHK dan ATR/BPN, semoga kasus yang kami bawa ini dapat ditindaklanjuti dan dapat progres yang lebih jelas," tutur Andriansyah. (mcr4/jpnn)