Sebaiknya Pekerja Migran Ikut Ajakan Pak Mahfud, Rugi Besar Kalau Golput

jpnn.com, DEPOK - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengingatkan seluruh pihak tidak menghalangi para pekerja migran Indonesia atau PMI dalam menggunakan hak pilih di Pemilu 2024.
Ahli hukum tata negara yang kini menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo itu menegaskan menggunakan hak pilih atau memberikan suara di pemilu merupakan hak yang dilindungi konstitusi.
Menurut Mahfud, Indonesia telah menerapkan sistem pemilu inklusif yang memperbolehkan WNI memberikan hak suara dari luar negeri. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun telah membentuk Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN.
"Dengan adanya Panitia Pemilihan Luar Negeri, hak PMI difasilitasi di dalam pemilu,” ujar Mahfud pada acara International Migrant Day di Depok, Jawa Barat, Rabu (20/12/2023).
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu pun Mahfud meminta para PMI benar-benar menggunakan hak pilih dan menghindari golput atau golongan putih.
“Saya mendorong PMI semuanya bisa menggunakan hak pilihnya tersebut, rugi besar kalau golput," imbuhnya.
Lebih lanjut Mahfud mengatakan setiap PMI memiliki kesempatan untuk memilih kontestan pemilu yang mempunyai kepedulian terhadap penyelesaian permasalahan seputar pekerja migran Indonesia, termasuk tingginya kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) maupun penipuan peluang kerja.
Mahfud menuturkan PMI merupakan penyumbang signifikan bagi devisa negara. Angkanya mencapai Rp 159,6 triliun per tahun atau sumbangan devisa kedua terbesar setelah sektor minyak dan gas (migas).
Menko Polhukam Mahfud Md menyatakan menggunakan hak pilih atau memberikan suara di pemilu merupakan hak yang dilindungi konstitusi.
- APJATI Antusias Sambut Pembukaan Penempatan PMI Sektor Domestik ke Timur Tengah
- Mahfud MD Bilang Begini soal Lagu Band Sukatani yang Menyentil Polisi
- FKPMI Menilai Menteri Karding Lamban Mengurus Masalah PMI
- Mahfud Soroti RUU Kejaksaan: Enggak Bisa Jaksa Salah Harus Minta Izin Jaksa Agung
- 37 PMI Dideportasi dari Malaysia, Keluhkan Perlakuan Buruk di Tahanan
- Cegah TPPO dan PMI Ilegal, Imigrasi Batam Tolak Pengajuan Paspor Sebanyak Ini