Sebaiknya Pemerintah Jangan Campuri Urusan Zakat PNS
Jumat, 09 Februari 2018 – 15:03 WIB

PNS. Foto: JPG
Dengan begitu, kepercayaan umat terhadap pengelolaan zakat oleh pemerintah akan lebih baik lagi.
Baca Juga:
Apalagi politikus Gerindra ini menilai pengalokasian zakat dari penghasilan beda tipis dengan pajak. Sepintas, keduanya memiliki fungsi yang sama: sebagai alat distribusi kesejahteraan. Bedanya adalah pajak itu ranah publik, sedangkan zakat adalah ranah privat.
"Jadi, sekali lagi, bahwa zakat adalah suatu yang bersifat sukarela dan sudah diatur berdasarkan kaidah-kaidah syariah. Negara tidak perlu ikut campur di situ. Wacana ini harus ditinjau ulang dengan hati-hati. Pemerintah perlu melibatkan seluruh elemen atau organisasi Islam untuk memusyawarahkan hal tersebut," pungkas dia.(fat/jpnn)
Soal kontroversi ranah privat yang sudah diatur negara. Hal tersebut bisa memunculkan polemik yang lebih sensitif.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
BERITA TERKAIT
- Muzaki Kini Bisa Bayar Zakat dengan Mudah Lewat Platform Digital BAZNAS
- Menjelang Idulfitri, BAZNAS Distribusikan 168.750 Ribu Paket Beras Zakat Fitrah
- BSI Pembayar Zakat Terbesar di Indonesia, Nilainya Sebegini
- Menteri Kabinet Merah Putih Hingga TNI/Polri Tunaikan Zakat melalui BAZNAS
- Soroti Pengelolaan Zakat, Prabowo: Harus Sampai ke Rakyat yang Membutuhkan
- Apresiasi Kinerja BAZNAS, Presiden Prabowo: Terima Kasih