Sebaiknya Presiden Jokowi Segera Copot Bu Rini
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Nasyrul Falah Amru menduga ada pelanggaran etika dalam pembicaraan per telepon antara Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Dirut PLN Sofyan Basir yang rekamannya bocor ke publik. Dugaan pelanggaran etika itu terkait adanya nama keluarga Rini dalam proyek BUMN.
"Patut diduga Menteri Rini melanggar etika dalam menjalankan tugas negara dengan melibatkan bisnis dalam keluarga," ujar Falah, Senin (30/4).
Legislator PDI Perjuangan itu pun mengharapkan Presiden Joko Widodo mengambil tindakan tegas terhadap Rini. Terlebih, presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi itu sudah mewanti-wanti para menterinya agar tak melibatkan keluarga dalam urusan pekerjaan.
Baca juga: Ssttt, Ada Suara Mirip Bu Rini dan Dirut PLN Bocor ke Medsos
Menurut Falah, tindakan paling tepat yang bisa dilakukan Presiden Jokowi adalah mencopot Rini dari posisi menteri BUMN. Sebab, ada dugaan menteri kelahiran Maryland, Amerika Serikat itu sudah mengabaikan perintah Presiden Jokowi.
Anggota Komisi VII DPR Nasyrul Falah Amru.
"Presiden harus mengambil sikap tegas teradap Menteri BUMN. Bukan hanya melanggar etika, tetapi melanggar perintah Presiden. Kepentingan negara harus lebih utama dan tidak melibatkan keluarga," Falah menegaskan.
Sebelumnya netizen dihebohkan oleh beredarnya rekaman percakapan telepon yang diduga melibatkan Rini dan Sofyan. Dalam rekaman itu ada pembicaraan soal ‘small business’ bagi pihak yang disebut dengan panggilan Pak Ari yang diduga adalah Ari H Soemarno, kakak kandung Rini.
Anggota Komisi VII DPR Nasyrul Falah Amru mengharapkan Presiden Joko Widodo segera mengambil tindakan tegas terhadap Menteri BUMN Rini Soemarno.
- Debat Pamungkas, Andika Singgung 3,37 Juta Rakyat Miskin di Jateng
- Hasto PDIP Sebut Kedekatan Anies dengan Pram-Doel Akibat Demokrasi yang Dikebiri
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Megawati Dengar Ada Institusi Negara Tak Netral Pas Pilkada, Sampai Pakai Intimidasi
- 7 Hari Jelang Pencoblosan Pilkada, Hasto: Banyak Kandidat dari PDIP Berasal dari Rakyat
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas