Sebaiknya Semua Pelaku Perjalanan Jalani Swab Tes PCR, Pemerintah Harus Subsidi

Salah satunya, lanjut Syarief, bisa saja pemerintah menganggarkan untuk memberikan subsidi bagi masyarakat yang melakukan swab test PCR.
Sebab, kata dia, bila melihat anggaran yang diajukan sejumlah kementerian saat pembahasan APBN di DPR, banyak yang menganggarkan untuk penangangan Covid-19.
"Kalau memang punya peluang untuk menyubsidi, maka anggarkan saja untuk meringankan pembiayaan untuk melakukan swab test PCR," kata dia.
Artinya, lanjut Syarief, pemerintah bisa saja menganggarkan menyubsidi 50 persen sampai 60 persen dari biaya swab test PCR tersebut.
"Artinya, disubsidi 50 persen atau 60 persen supaya orang bisa melakukan perjalanan dengan aman dan tidak terlalu berat," katanya.
Jadi, lanjut Syarief, ketika pemerintah daerah menaikkan grade untuk masuk ke daerahnya, seperti mewajibkan harus swab test PCR, jangan dipersoalkan.
"Harusnya daerah lainnya mencontoh," tegasnya.
Menurutnya, perlu pengertian antara kebijakan daerah dan pusat. Selama kebijakan daerah menunjang pusat walaupun sedikit dinaikkan grade-nya, itu tidak menjadi persoalan.
Kalau rapid test bisa saja terdeteksi nonreaktif tetapi ketika dilakukan swab test PCR hasilnya positif.
- PAN Dukung Prabowo Jadi Capres 2029, Ahmad Sahroni: Masih Dini untuk Bicara Pilpres
- Sahroni Nilai Pertemuan Sespimmen Polri dengan Jokowi Kurang Pas, Begini Alasannya
- Hakim Terseret Kasus Suap, Legislator Minta Usut Sampai ke Petinggi MA
- Surya Paloh: Kenapa Kami Tidak Ada di Kabinet Rezim Prabowo?
- NasDem Menghormati Jika Jokowi Pilih Gabung PSI
- Raker dengan Pejabat di Kementan, Legislator NasDem Sorot Program Cetak Sawah