Sebegini Nilai Terbaru Investasi di IKN, Bikin Kaget

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut nilai investasi di IKN yang bersumber dari swasta saat ini telah mencapai Rp 58 triliun.
Bahkan menurut Basuki, pada Januari 2025 investasi di IKN bakal kembali bertambah sebesar Rp 6,5 triliun.
"Kalau Januari ada 'groundbreaking' (peletakan batu pertama) lagi, ada sekitar lima (proyek) lagi, itu ada Rp 6,5 triliun lagi. Kami sedang usul kepada Bapak Presiden untuk bisa dilakukan 'groundbreaking' oleh beliau," ujar Basuki, Sabtu (21/12).
Selain itu politikus PDIP itu menjelaskan pembangunan bandara IKN diperkirakan rampung pada akhir Januari 2025.
"Februari kami sedang mau mengirim surat ke pak menteri perhubungan untuk bisa dioperasikan secara penuh," katanya.
Adapun pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif yang meliputi gedung DPR, MPR, DPD, serta gedung Mahkamah Agung dan lembaga hukum lainnya, kata dia, sedang dimulai.
Basuki juga menegaskan sebagaimana yang disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.
Menurut Basuki, saat ini pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif yang meliputi gedung DPR, MPR, DPD, serta gedung Mahkamah Agung dan lembaga hukum lainnya sedang dimulai.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut nilai investasi di IKN yang bersumber dari swasta
- Kader PDIP Wali Kota Semarang Akhirnya Berangkat Retret di Akmil Magelang
- KADIN Indonesia Apresiasi Investasi Prancis dalam Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
- Hasto Ditahan KPK, Said Tegaskan tidak Ada Pergantian Sekjen PDIP
- 5 Berita Terpopuler: Ada Info Penting soal PPPK, Seleksi Tahap 3 Mendesak, Ada yang Terancam Hilang
- Begini Kalimat Masinton Tanggapi Instruksi Megawati soal Retret, Mantap!
- Kedepan, Instruksi Megawati Bisa Diarahkan ke Kader PDIP di Legislatif