Sebelum 9 Desember Lahir Golkar Perjuangan?

Dia menjelaskan, solusi terbaik menyelesaikan sengketa adalah Musyawarah Nasional (Munas) bersama. Hanya dengan forum itu, persoalan Golkar bisa cepat selesai.  "Kami siap mencabut semua gugatan yang ada (PK dan Kasasi, red), jika kesepakatan bisa tercapai. Munas bersama adalah kesepakatan yang ideal,” tuturnya.

Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol Agung Laksono juga juga mengaku telah bicara dengan Aburizal Bakrie (Ical) agar penyelesaian ini diakhiri melalui Munas tahun 2015, dan itu sangat tegas.

"Nah untuk melaksanakan Munas itu kan persiapan, basis yang dipakai adalah kesepakatan kita untuk dijadikan dasar ke Kemenkum HAM karena Munas Riau sudah kadaluarsa, Munas Bali ditolak pengesahannya, dan Munas Jakarta dicabut," tuturnya kepada wartawan di Kantor DPP Partai Golkar, Minggu (8/11).

Karena itu, lanjutnya, diperlukan kesepakatan baru untuk menyelenggarakan munas bersama-sama. Agung kemudian menawarkan diri untuk mengalah.

"Kalau Pak Ical setuju ada Munas tahun 2015 sesudah pilkada maka saya bersedia bergabung untuk mengalah, kan tidak mungkin dia pergi menggelar munas sendiri. Nah dalam kerangka itu saya bersedia mengalah dalam posisi sebagai Waketum atau Ketua Harian tapi tidak sampai 2019," kata Agung Laksono.

Tawaran itu, sambung Agung, diarahkan agar dirinya bersama kubu Munas Ancol dapat memantau persiapan munas bersama. Namun dengan syarat munas bersama digelar setelah pilkada dan selambat-lambatnya Desember 2015.

"Saya bilang saya bersedia mengalah asalkan persiapan untuk menyelenggarakan Munas sesudah pilkada akhir Desember atau awal Januari. Jadi bukan mencari jabatannya dulu," kata Agung.

Agung menambahkan, niatan menawarkan diri mengalah agar dirinya bisa membantu mempersiapkan munas untuk memastikan bahwa tidak ada rekayasa dalam munas bersama untuk menyatukan Golkar.