Sebelum Ahok Jadi Pengurus, PDIP Masukkan Anies ke dalam Bursa Cagub DKI

jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan membantah pernyataan Ahok yang menyebut DPP PDIP tidak pernah memasukkan Anies Baswedan sebagai kandidat Cagub DKI Jakarta usulan partai berlambang banteng moncong.

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan bahwa Anies sudah masuk ke dalam bursa cagub sejak bulan Juni 2024, jauh sebelum Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dilantik sebagai pengurus DPP PDIP pada 5 Juli 2024.

“Pada tanggal 8 Juni 2024 itu, saya ditugaskan oleh DPP PDIP untuk menjalin komunikasi dengan PKB. Saya lalu bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PDIP dan PKB lalu bersepakat menjalin kerja sama di Pilkada Jakarta. PKB akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, kami meminta posisi wakil gubernur,” kata Basarah dalam keterangannya, Minggu.

Menurut Basarah, PDIP menjajaki kerja sama politik dengan PKB pada Juni lalu lantaran bersikap realistis tidak dapat mengusung sendiri pasangan calon. Hal ini dikarenakan perolehan kursi kedua partai di DPRD DKI Jakarta tidak mencapai 20 persen: PDIP hanya 15 kursi, sementara PKB hanya 10 kursi.

“Atas dasar fakta itu, kami berniat menjalin kerja sama politik dengan PKB. Waktu itu, kan, PDIP belum bisa mengajukan calon sendiri sebab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum ada,” tambah dia.

Pada perkembangannya, MK melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXI/2024 mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah, dari semula 25 persen perolehan suara atau 20 persen perolehan kursi di DPRD menjadi hanya antara 6,5 sampai 10 persen perolehan suara tergantung jumlah daftar pemilih tetap.

“Putusan MK itu memang mengubah peta politik pilkada secara nasional dan PDIP pun akhirnya dapat mengusung sendiri pasangan calonnya di Pilkada Jakarta,” kata Basarah melanjutkan.

Menurut Basarah, sejumlah pimpinan DPP PDIP juga pernah menyampaikan bahwa Anies Baswedan dilirik untuk dicalonkan sebagai gubernur DKI Jakarta, di antaranya ditegaskan oleh Ketua DPP PDI Puan Maharani dan Eriko Sotarduga, serta Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto.