Sebelum Nadiem Makarim Menghapus UN, Ada Pesan dari Ma'ruf Amin

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin meminta Mendikbud Nadiem Makarim mengkaji rencana penghapusan Ujian Nasional (UN) yang selama ini digunakan sebagai sistem mengukur standarisasi kemampuan anak sekolah di Indonesia.

Ma'ruf mengakui, standarisasi itu tak bisa diterapkan di semua daerah. "Itu harus dikaji, seperti apa yang bisa. Itu tidak mudah. Dahulu sudah ditentukan lewat UN, itu tidak bisa dijadikan ukuran yang valid untuk semua daerah. Nah sekarang carilah (pengganti) itu," ujar Maruf di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (4/12).

Ma'ruf berharap Nadiem mampu menemukan solusi pengganti UN. "Sedang dicari pengganti dari UN, untuk mengukur standard nasional. Kami harapkan nanti melalui Mendikbud akan bisa ditemukan untuk mengganti UN," ujarnya, seperti dikutip dari Rakyat Merdeka RMCO.

Wacana itu sebetulnya sudah mulai mencuat sejak zaman Mendikbud dijabat M Nuh pada 2013. Saat itu, UN untuk SD berhasil dihapus. Namun, bagi SMP dan SMA, belum. Kemudian, 2015, Mendikbud Anies Baswedan berencana juga mengubah konsep UN. Namun, hingga dia lengser, wacana itu belum terealisasi. 

Penghapusan UN ramai lagi pada akhir 2016 saat Mendikbud dijabat Muhadjir Effendy. Dia sempat mewacanakan ingin melakukan moratorium pelaksanaan UN 2017.

Kemendikbud pun mempersiapkan pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) sebagai pengganti UN. Namun, gagasan moratorium itu ditolak Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurut dia, UN masih diperlukan di dalam sistem pendidikan di Tanah Air. Akhirnya, Presiden Jokowi memutuskan agar pelaksanaan UN tetap dilakukan pada tahun 2017. 

Keputusan itu diambil di dalam rapat kerja terbatas kabinet pada 12 Desember 2016.

Nadiem sendiri memastikan UN tetap dilaksanakan pada 2020. Sementara soal penghapusan UN, masih dikaji. "Kan masih dikaji. Baru minggu lalu kan. Ya kami bertahap assessment. Tahap mengevaluasi, jadi ya belum siap," kata Nadiem, 30 November lalu. (okt/rmco)