Sebentar Lagi 2019, Misbakhun Minta Tim Ekonomi Jokowi Kerja Keras

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun tak henti-hentinya mengingatkan para menteri Kabinet Kerja untuk segera mewujudkan janji kampanye Presiden Joko Widodo di bidang ekonomi.

Politikus Golkar itu menegaskan, tahun depan menjadi momen penentuan untuk merealisasikan janji kampanye presiden yang beken dengan sebutan Jokowi itu.

Berbicara pada rapat kerja Komisi XI DPR dengan pemerintah dengan agenda membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2018 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (12/06), Misbakhun menyatakan, tim ekonomi Presiden Jokowi memang harus bekerja ekstrakeras. Apalagi Jokowi dalam kampanye Pemilu Presiden 2014 menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional bisa mencapai tujuh persen.

“Tahun 2018 adalah tahun penting dan menjelang tahun politik Pemilu 2019. Jadi setiap keberhasilan di bidang ekonomi akan mempunyai pengaruh besar pada Pemilu 2019," katanya seperti diberitakan Rakyat Merdeka Online.

Mitra kerja Komisi XI DPR yang hadir pada rapat kerja itu adalah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto, Deputi Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara, Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi, serta Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi.

Lebih lanjut Misbakhun mengingatkan tim ekonomi Kabinet Kerja untuk mewujudkan keseimbangan primer 0 atau positif. Sebab, saat ini kisarannya pada angka -0,6 hingga -0,4.

Menurut Misbakhun, keseimbangan primer perlu diwujudkan agar setiap hutang yang dibuat oleh pemerintah memang untuk membiayai pembangunan. “Jadi bukan utang yang sebagian uangnya dipakai untuk menutup pembayaran cicilan utang,” tegasnya.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu juga meminta pemerintah benar-benar serius dalam mendorong dan mengoordinasikan pembiayaan non-APBN untuk membangun infrastruktur prioritas. Sebab, Presiden Jokowi menginginkan proyek infrastruktur tidak tergantung pada APBN yang makin terbatas.