JPNN.com 
Sebentar Lagi KPK Bisa Jerat Korporasi Korupsi
jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Agung (MA) semakin serius membuat aturan memidanakan korporasi.
Hakim Agung MA Surya Jaya hari ini mendiskusikan tindak lanjut pembuatan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tanggung Jawab Pidana Korporasi.
Hanya saja Surya enggan menjelaskan detail isi draft Perma ini.
"Tunggu saja (pengesahannya)," kata Surya di kantor KPK, Kamis (8/9).
Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak mengatakan, Perma itu masih akan dibahas oleh MA dan komisi antirasuah.
"Mungkin akhir bulan ini selesai," kata Yuyuk di kantornya, Kamis (8/9).
Dia pun tidak menjelaskan detail karena belum mendapatkan draft lengkap Perma tersebut. Yang jelas, kata dia, Perma ini mengatur tata cara pemidanaan korporasi yang selama ini belum ada.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengatakan draft Perma itu hampir rampung. Nantinya, draft akan dipaparkan di MA bersama-sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung. (boy/jpnn)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Agung (MA) semakin serius membuat aturan memidanakan korporasi. Hakim Agung MA Surya
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sidang Putusan Sengketa Pilwako Pekanbaru Digelar Pekan Depan, Masyarakat Diajak Doakan Kemenangan AMAN
- Dugaan Pemerasan oleh AKBP Bintoro, Legislator NasDem: Pimpinan Polri Tidak Boleh Melindungi
- Tolak PPPK Paruh Waktu, Honorer R2 & R3 Kabupaten Serang Bakal Berjuang di Jakarta
- Menag Nasaruddin: Jadikan Peringatan Isra Mikraj sebagai Persiapan Sambut Ramadan
- Legislator NasDem Anggap APH Bisa Usut Kasus Terbitnya Sertifikat di Laut
- Al Hidayat Samsu: Pemberian Kewenangan Kepada Perguruan Tinggi Mengelola Tambang Akan Membebani Dunia Akademik
