Sebut 1000 Triliun Kebocoran Negara, Prabowo Dianggap Bikin Blunder
jpnn.com - JAKARTA - Dosen Pascasarjana Ilmu Politik dari Universitas Indonesia, Mohammad Nasih mengatakan masih sulit akal sehat menerima pernyataan kedua calon presiden dalam hal mengatasi kebocoran anggaran negara.
Pasalnya kata Nasih, di masing-masing kubu koalisi ada partai politik yang kadernya sama-sama terjerembab kasus korupsi.
"Pada koalisi Partai Gerindra, ada Golkar. Sedangkan pasangan capres Jokowi-JK diusung oleh koalisi PDIP. Baik Golkar maupun PDIP, kadernya relatif banyak melakukan tindak pidana korupsi," kata Mohammad Nasih, di gedung DPD, Senayan Jakarta, Rabu (18/6).
Dijelaskan Nasih, terkait dengan 'prestasi' korupsi kader Golkar dan PDIP semenjak reformasi bergulir, biarlah itu menjadi catatan publik dan penegak hukum yang menyelesaikannya.
"Publik hendaknya konsen dengan penggunaan akal sehatnya untuk mengukur berbagai pernyataan para capres yang berkomitmen memberantas kebocoran anggaran negara," tegasnya.
Terkait pernyataan capres Prabowo Subianto yang membeberkan kebocoran anggaran negara sampai 1.000 triliun rupiah, Nasih menilai masih masuk akal. "Kalau saya menilai, pernyataan Prabowo itu masuk akal jika investigasinya dilakukan secara faktual di lapangan. Kalau ditelusuri melalui jalur formal pasti tidak ditemukan sebab pembocoran anggaran tersebut sudah sistematis," ujarnya.
Tapi lanjutnya, pernyataan Prabowo tersebut blunder karena menyasar pemerintahan sekarang. "Secara substansinya sangat bagus karena sudah ada kesadaran kebocoran dan berjanji mencegah kebocoran tersebut," kata Nasih.(fas/jpnn)
JAKARTA - Dosen Pascasarjana Ilmu Politik dari Universitas Indonesia, Mohammad Nasih mengatakan masih sulit akal sehat menerima pernyataan kedua
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Waspada Penipuan Bermodus Love Scammer Catut Nama Bea Cukai, Begini Cara Mencegahnya
- Honorer R2 & R3 Pesimistis Sejahtera, PPPK Paruh Waktu Bukan Solusi
- Pastikan Distribusi Elpiji 3 Kg Tertib, Wapres Gibran Datangi Pangkalan Gas di Pasar Manggis Jaksel
- Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo Minta Kapolri Evaluasi Kapolda Kalbar
- Kuasa Hukum Anggap Penetapan Tersangka Hasto oleh KPK Cacat Hukum
- Sri Mulyani Pangkas Dana TKD Rp 50,59 Triliun