Sebut Ada Upaya Persempit Kewenangan DPR

“Maka Komisi II, khususnya  Panja DOB akan menindaklanjuti hal ini minggu depan, dan kita akan maju terus untuk bisa menyelesaikan satu per satu sesuai seleksi 19 DOB yang ada,” tegasnya.

Sementara itu, anggota Panja DOB dari Fraksi Partai Golkar (F-PG) Nurul Arifin mengatakan, seluruh anggota Panja Otonomi Daerah Komisi II merasa tersinggung dengan laporan Dirjen Otda terkait dengan ketidakseriusan pemerintah untuk memekarkan daerah. “Pemerintah secara tiba-tiba menilai dengan skor yang memang ada di dalam lampiran PP Nomor 78 tahun 2007,” ujarnya.

Semestinya, lanjut Nurul, DPR dan pemerintah harus memberikan skor secara bersama-sama. Tidak lantas pemerintah seenaknya memberikan skor

lalu daerah yang tidak memenuhi skor menurut mereka dianggap tidak memenuhi persyaratan.

“Ini tidak adil dan sewenang-wenang. Panja sudah melakukan verifikasi administrasi dan faktual dan rapat berkali-kali sehingga memutuskan 19 daerah ini untuk segera diambil keputusan politik karena persyaratan menurut UU itu sudah selesai,” terangnya.