Sebut Dua Isu Sensitif Bakal Bikin Prabowo-Hatta Gagap di Debat Ketiga

jpnn.com - JAKARTA - Juru Bicara Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa duet yan didukungnya itu akan tampil tanpa beban dalam debat terakhir yang digelar malam nanti. Sebab, pasangan calon presiden-calon wakil presiden yang dikenal dengan sebutan Jokowi-JK itu memang tak punya persoalan terkait persoalan pangan, energi dan lingkungan yang jadi tema debat malam nanti.

Hasto menegaskan, Jokowi-JK memang terbebas dari kepentingan partai politik pengusungnya. “Jokowi hanya menegaskan komitmennya pada konstitusi dan rakyat. Jokowi adalah pemimpin dari rakyat. Dari tangannya, akan mengalir kebijakan yang menuntaskan masalah pokok rakyat,” kata Hasto di Jakarta Sabtu (5/7).

Menurutnya, ketika sosok capres dan cawapres tersandera berbagai kepentingan partai politik pendukungan maka jangan harap kebijakan yang akan dijalankan nanti bakal berpihak ke rakyat. Hasto lantas menyebut duet Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang didukung partai-partai sarat kepentingan elite-elitenya.

“Prabowo-Hatta memiliki hutang komitmen dengan seluruh kkoalisi parpol gemuknya, maka dipastikan tidak hanya menteri yang sudah melebihi kuota yang ada, tapi jangan-jangan minyak dan batubara milik rakyat pun sudah siap dibagi-bagi untuk elite partai pendukungnya,” ulas Hatta.

Lebih lanjut Hasto mengatakan, dari hasil kajian melalui intelligence media management (IMM), Prabowo-Hatta sering gagap di dalam memberikan jawaban terhadap dua hal. Pertama soal tantangan ke Prabowo untuk buka-bukaan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak, dan soal kedekatan Hatta dengan pengusaha minyak Mohamad Reza Chalid.

Soal tantangan membuka SPT pajak muncul setelah capres-cawapres mengumumkan harta kekayaan mereka. Prabowo mengumumkan hartanya yang melonjak dari Rp 10,15 miliar pada 2009 menjadi Rp 1,58 triliun pada 2014 ini.

“Apakah meroketnya kekayaan pribadi ini sebanding dengan setoran pajak pada negara? Keteladanan pemimpin itu diukur dari  kewajibannya membayar pajak, maka sebaiknya Pak Prabowo berani membuka SPT tahunan selama lima tahun terakhir. Mengemplang pajak merupakan pelanggaran undang-undang dan itu ranah pidana,” ucap Hasto.

Sedangkan soal Hatta, lanjut Hasto, publik juga bertanya-tanya tentang kedekatan mantan menteri perekonomian itu dengan Moh Reza Chalid. Sebab, sambung Hasto, kebijakan Hatta saat di pemerintahan justru tidak mendorong pembuatan kilang minyak di dalam negeri.