Sebut Pak Harto Biang KKN, Sekjen PSI Dicurigai Berpaham PKI

jpnn.com, JAKARTA - Partai Berkarya bereaksi menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni yang menyebut Presiden Kedua RI Soeharto sebagai sumber korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Ketua DPP Berkarya Badaruddin Andi Picunang menyatakan, tuduhan Antoni itu sangat serius dan bisa berimplikasi hukum.
Menurut Badaruddin, Partai Berkarya sedang mencermati pihak-pihak yang patut dipolisikan karena menghina Pak Harto. "Biar bertambah daftar yang akan dilaporkan,” katanya saat dihubungi, Jumat (30/11).
Lebih lanjut Badaruddin menyebut pihak-pihak yang melontarkan tuduhan ke Pak Harto adalah Partai Komunis Indonesia (PKI). Sebab, katanya, orang beragama tentu akan takut dosa.
“Mereka tidak takut dosa. Agamanya apa, ya? Jangan-jangan ideologinya sama dengan PKI. Kok mantan presiden kita dihina begitu," tegasnya.
Badaruddin menilai pernyataan Antoni berpeluang memecah belah bangsa. Sebab, katanya, bagaimanapun banyak mengidolakan presiden yang berkuasa selama 32 tahun itu.
"Pak Harto memang diturunkan salah satunya karena KKN mau dikurangi, tetapi sami mawon (sama saja, red) juga sampai kini. Toh, KKN merajalela di mana-mana. Jangan terlalu suka menyudutkan dan mencap Pak Harto dengan berbagai istilah yang tidak senonoh,” tegasnya.
Badaruddin menambahkan, jika ada istilah bapak korupsi tentu akan ada pertanyaan lain. Misalnya bapak dan ibu PKI.
“Lalu muncul pertanyaan di lapangan lalu, siapa bapak dan ibu PKI, kalau ada bapak korupsi? Siapa simbol PKI bila ada simbol korupsi?" jelas dia.
Partai Berkarya bereaksi keras menanggapi pernyataan Sekjen PSI Raja Juli Antoni yang menyebut Pak Harto sebagai sumber korupsi, kolusi dan nepotisme.
- Bendera PSI Perorangan Berkibar di Sejumlah Ruas Jalan Jakarta
- PSI Instruksikan Kepala Daerah Melayani Rakyat, Bukan Partai
- Menhut-Kapolri Teken Perpanjangan MoU Penanganan Karhutla
- Kemenhut Efisiensi Anggaran, Menteri Raja Juli Bicara Belanja Memperkuat Produktivitas Hutan
- Francine PSI Pertanyakan KPK Beri Rekomendasi Kenaikan Tarif Air Minum PAM Jaya
- Setelah Terputus 5 Tahun, Kemenhut dan WWF-Indonesia Kembali Kerja Sama