Sebut Pimpinan Penjahat, Wa Ode Siap Dipanggil BK

Menurut Nurhayati sedianya ada 120 daerah yang mendapat anggaran DPID. Karena adanya campur tangan dari pimpinan Badan Anggaran dan pimpinan DPR, dana tersebut akhirnya dialihkan ke daerah lain yang tidak menjadi prioritas yang dibuktikan dengan surat pimpinan DPR ke Menteri Keuangan. "Kan Pak Anis Matta, beliau menyurati Menkeu agar meneken permintaan DPID. Menurut saya itu melanggar karena mengubah kesepakatan rapat," ujar Nurhayati yang juga anggota Badan Anggaran.

Meski diancam akan dilapor ke BK, Nurhayati tidak ciut nyali, apalagi sampai mencabut pernyataannya. Ia berani mempertanggung jawabkan pernyataannya sebab apa yang diungkapkan merupakan fakta yang perlu diketahui oleh publik. Menurutnya, dia punya data hasil rapat badan anggaran termasuk waktu pelaksanaannya. "Ini kepentingan bangsa. Saya ingin mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan," tegasnya.

Nurhayati juga mengaku siap memenuhi panggilan BK jika diminta keterangan. Meskipun kata dia, hingga saat ini dirinya belum mendapatkan surat dari BK. "Saya baru mendapat sms (short message service) dari BK. Jadwal resmi pemanggilannya belum ada, tapi saya akan hadir," katanya. (awa/jpnn)