Secara Makro, Duet SBY-JK Oke, tapi Sektor Lain?

Tantangan pemerintah baru ke depan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui berbagai kebijakan yang mampu menyerap tenaga kerja serta meningkatkan daya saing nasional untuk memperbaiki kinerja ekonomi. Terutama menjelang tahun 2030, menurut berbagai sumber, Indonesia akan menjadi negara nomor tujuh setelah BRIC, sehingga apabila tidak dimulai dari pemerintah sekarang, maka kebesaran itu tidak akan terjadi

Kondisi ekonomi Indonesia untuk menjadi lebih baik tentu membutuhkan waktu yang panjang dan bukan dalam waktu sekejap. Tidak mudah mengubah kondisi ekonomi dalam sekejap. Karena banyak persoalan mendasar yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang ke depannya perlu dibenahi. Misalnya pada bidang pertanian. Pemerintah dihadapkan pada tuntutan untuk melakukan reformasi agraria dan pemberian subsidi kepada para petani. Belum lagi di bidang pertambangan, perikanan dan lain-lain yang membutuhkan waktu cukup lama untuk bisa melakukan negosiasi dengan para investor.

Pemerintah harus memiliki arah dan kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia yang terarah. Tentu saja untuk bisa ke arah sana, tidak bisa melepaskan adanya instrumen aturan seperti pada Garis-garis Besar Hakuan Negara (GBHN) yang dilaksanakan pada masa Orde Baru dulu. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang telah disusun bisa menjadi acuan kumpulan kerja atau tugas pokok dan fungsi antar-departemen. RPJPN juga harus mampu menjadi payung kebijakan bagi seluruh pemerintah mulai dari pusat hingga daerah.

Belakangan ada kasus Bank Century yang mendapat kritikan dari banyak pihak. DPR, misalnya, melihat dana yang dikucurkan cukup besar. Apa komentar Anda?