Secara Politik, Risikonya Lebih Kecil Jika BG Dilantik

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo kini hanya punya dua opsi terkait posisi Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri yang telah mendapat persetujuan DPR. Yakni melantik BG menjadi Kapolri, atau membatalkannya untuk kemudian mengusulkan nama baru sebagai calon orang nomor 1 di kepolisian.

Namun, pengamat politik Heri Budianto mengingatkan Presiden Joko Widodo agar berhitung soal risiko politik. Menurut Heri, saat ini posisi BG sebagai calon Kapolri tidak hanya kuat secara politik. Sebab, pasca-putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan praperadilan BG terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), status Kepala Lembaga Pendidikan Polri itu sebagai calon Kapolri juga tak bermasalah secara hukum.

Heri menuturkan, kini Jokowi -sapaan beken Joko Widodo- harus berpikir soal risiko terkecil soal BG. “Saatnya presiden bersikap dengan mempertimbangkan risiko politik yang paling sedikit,” kata Heri di Jakarta, Senin (16/2).

Direktur Eksekutif PolComm Institute itu lantas menyodorkan opsi jika Jokowi melantik BG sebagai Kapolri ataupun sebaliknya. Jika Jokowi melantik BG, kata Heri, memang tetap akan ada suara keras dari publik yang mengkritik Presiden RI ketujuh itu.

Namun, kritik itu secara politik tidak sebanding jika Jokowi harus menghadapi risiko karena tak melantik BG. Sebab, bagaimanapun BG adalah calon Kapolri yang diusulkan Jokowi dan mendapat persetujuan DPR. “Jika tidak melantik, maka secara politik Jokowi sama saja menantang DPR,” ulasnya.

Konsekuensi lain jika Jokowi tak melantik BG adalah masalah konsistensi. Sebab, sebelumnya Jokowi menyatakan bahwa soal jadi atau tidaknya BG dilantik akan menunggu putusan praperadilan.

“DPR pasti akan bersuara lantang jika presiden tak melantik BG. Bagaimana pun proses politik di DPR sudah berlangsung dan pengadilan sudah mengeluarkan putusan praperadilan,” pungkas Heri.(ara/jpnn)