Sederhanakan Partai untuk Efektifkan Pemerintahan

Menurutnya, ada beberapa faktor yang menghambat berjalannya sistem presidensial, yakni jumlah partai yang banyak dan tidak ada yang idiologis, serta koalisi partai politik yang dibangun pemerintah tidak solid. ”Kalau mau mengubah, caranya dengan menyederhanakan jumlah partai politik. Saya setuju ambang batas parlemen 5 persen,” kata Mubarok.

Menurutnya, meski pemimpin lembut, pemerintahan akan tetap berjalan efektif jika koalisi solid. Sebaliknya, pemerintahan juga bakal tetap efektif meski koalisi tidak solid, asalkan pemimpinnya tegas. Karena pemimpin yang kuat akan menguasai sistem. ”Tapi sekarang ini, kita memiliki pemimpin yang soft. Karena itu, sistem multipartai harus disederhanakan agar pemerintahan solid,” jelas Mubarok.

Maswardi Rauf menilai, sistem politik Indonesia memiliki potensi mengalami deadlock seperti banyak terjadi di negara-negara Amerika latin. Pemerintahan lumpuh karena presiden dan parlemen bertikai dan tidak menemui titik temu. ”Deadlock terjadi karena presiden dan parlemen sama-sama kuat, sama-sama mendapat legitimasi yang sama dari rakyat. Ketika berseteru, tidak ada yang bisa melerai. Kondisi ini berpotensi terjadi di Indonesia jika melihat kondisi kepartaian saat ini,” kata guru besar politik UI ini. (dri)