Sedikit Kabar Baik dari Mendagri soal Rencana Pemekaran Papua
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tjahjo Kumolo menyebut moratorium otonomi daerah yang terbit 2014 tidak akan menghambat rencana pemerintah pusat untuk memekarkan beberapa wilayah di Papua dan Papua Barat.
"Oh enggak (tidak termasuk moratorium), beda, lain. Ini dalam kebijakan strategis nasional, dasarnya sudah ada undang-undangnya, hanya tertunda saja," kata Tjahjo kepada awak media di Jakarta, Rabu (11/9).
Rencana pemekaran wilayah itu terungkap setelah perwakilan masyarakat Papua dan Papua Barat menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (10/9).
Atas keinginan perwakilan masyarakat Papua dan Papua Barat, Jokowi telah menyetujuinya. Jokowi menyebut tiga wilayah di Papua dan Papua Barat akan dimekarkan.
Namun, kata Tjahjo, pemerintah pusat berhati-hati untuk memekarkan tiga wilayah di Papau dan Papua Barat. Saat ini, pemerintah tengah mencari dasar hukum untuk memekarkan beberapa wilayah di Papua dan Papua Barat.
"Pemerintah tampung. Kami sedang cari dasar hukum karena itu kan keterkaitan dengan pemekaran," ungkap eks Sekjen PDI Perjuangan tersebut. (mg10/jpnn)
Mendagri Tjahjo Kumolo menyebut moratorium otonomi daerah yang terbit 2014 tidak akan menghambat rencana pemerintah pusat untuk memekarkan beberapa wilayah di Papua dan Papua Barat
Redaktur & Reporter : Adil
- Desak Mendagri Copot Pj Bupati Lahat, Massa Aksi Sorot Dugaan Korupsi
- Bandara Rendani Manokwari Diusulkan Ganti Nama Menjadi Ottow-Geissler, Ini Alasannya
- Komisi II Bakal Undang Mendagri-KPU Bahas Opsi Pelantikan Kepala Daerah Terpilih
- Rahmat Saleh PKS Minta Mendagri Lantik Kepala Daerah Tak Bersengketa Sesuai Jadwal
- 5 Berita Terpopuler: Sisa Honorer Masih Membeludak, Bakal Dicarikan Formasi PPPK 2024, Tanpa Tunjangan?
- 5 Berita Terpopuler: 1,7 Juta Honorer dapat NIP PPPK & Paruh Waktu, tetapi Kode R2/L yang Batal Lulus, yang Curang Susah Tidur