Segera Bangun Sejumlah Unit Layanan TKI di Jatim

jpnn.com - SURABAYA - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera membentuk sejumlah unit teknis guna mendekatkan pelayanan kepada TKI yang bersifat mudah, murah, sekaligus aman.

Menurut Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat, upaya pembentukan unit teknis itu di antaranya membangun sarana perkantoran. Misalnya pembangunan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI), Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP), serta Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (P4TKI).

"Kami telah sepakat dengan gubernur (Jatim Soekarwo) untuk melaksanakan amanat Undang-undang No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Dengan itu secepatnya akan dibentuk berbagai unit teknis pelayanan TKI untuk dapat dimanfaatkan baik oleh calon TKI dan keluarganya," ujarnya dalam pesan elektronik usai bertemu Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Surabaya, Selasa (4/2).

Menurut Jumhur, Gubernur Jatim Soekarwo mengapresiasi adanya kerja sama tersebut, karena dapat menciptakan peningkatan kualitas penempatan dan perlindungan TKI. 

“Saya menyambut baik respon dari Gubernur Jatim yang menginginkan semua kesepakatan itu berjalan segera,” ungkapnya.

"Dengan dibentuknya P4TKI, tentu akan semakin mendekatkan adanya pelayanan TKI di sekitar daerah basis TKI di Jatim. Saya mengharapkan mudah-mudahan tidak sampai dua bulan, BP3TKI itu bisa terwujud dan disusul oleh berdirinya LTSP berikut P4TKI,” ujarnya.

BNP2TKI sejauh ini telah memiliki unit teknis pelayanan TKI berupa BP3TKI di berbagai daerah sebanyak 18, dan meliputi keberadaan 17 P4TKI. BNP2TKI juga membangun 5 unit teknis lain yaitu Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (LP3TKI) di daerah tertentu.

Sementara itu, dua keberadaan LTSP pun dibentuk BNP2TKI sejak beberapa tahun lalu bekerjasama pemerintah provinsi yakni di Mataram, Nusa Tenggara Barat serta di Bandung, Jawa Barat.(gir/jpnn)