Segera Selesaikan UU OJK

JAKARTA - Mantan Ketua DPR RI yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Akbar Tandjung, mendesak pemerintah dan DPR secepatnya menyelesaikan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sudah diamanatkan di UU tentang Bank Indonesia (BI). Sebab, batas waktu penyelesaian UU OJK dipatok Desember 2010 ini, sehingga masih ada waktu sekitar 6 bulan lagi untuk membahasnya.

“Karena amanat undang-undang, maka mau tidak mau undang-undang OJK harus diselesaikan. Waktunya sudah diberi kelonggaran sekitar 5-6 tahun dan Desember 2010 ini sudah masuk batas waktunya,” kata Akbar Tandjung usai diskusi bulanan bertema “Arah Pembahasan RUU Bidang Keonomian dan Keuangan tahun 2010” di Jakarta, Senin (31/5).

Akbar menegaskan, dibutuhkan konsistensi dari pemerintah dan DPR untuk menggarap UU OJK. Akbar mengingatkan perlunya OJK itu karena lemahnya pengawasan perbankan oleh BI"Terakhir bangsa ini mencatat bail out Bank century," ucapnya.

Menurut mantan Ketua Umum Partai Golkar ini, BI harus fokus pada bidang moneter. Sedang bidang pengawasan akan lebih efektif diserahkan pada OJK sehingga terjadi mekanisme check and balances.